Langsung ke konten utama

Postingan

Buruh Demo di Balkot, Tagih Janji Anies-Sandi Soal UMP DKI 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok massa dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta mendatangi Balai Kota menagih janji Anies-Sandi untuk meningkatkan UMP DKI 2018. Demo buruh kecewa atas keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang memutuskan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sesuai dengan permintaan mereka. Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp 3,6 juta, angka itu di bawah tuntutan buruh sebesar Rp 3,9 juta. Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto meminta komitmen dan janji Aniesp-Sandi yang akan menetapkan UMP di atas ketentuan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Hal tersebut, kata Dwi, pernah disampaikan oleh Anies-Sandi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. "Kami berharap dalam waktu dekat beliau bisa dan mampu melakukan, merevisi UMP yang telah ditetapkan," ujar Dwi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 9 November 2017. Baca: Serikat Buruh KSPI Ungkap 4 Kebohongan Anies-Sandi Dwi mengatakan, dala
Postingan terbaru

Menyimak Kembali Janji Anies - Sandi

Sumber: Detikcom

Polemik 'Drama Queen' dan Janji Anies-Sandi Setop Reklamasi

Jakarta - Pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menimbulkan polemik. Adu pendapat pun terjadi antara Luhut dan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga bahkan menanggapi pernyataan Luhut bak 'Drama Queen'. Silang pendapat ini bermula saat Luhut mengungkap adanya pertemuan dengan Sandiaga untuk membahas persoalan reklamasi. Setelah itu, keduanya sepakat untuk mengagendakan pertemuan lanjutan. Namun pertemuan itu tak jadi digelar sebab dibatalkan oleh Sandiaga. "Beliau janji mau kita briefing. Beliau janji dua kali, tapi dua kali juga dibatalin. Ya mau gimana? Saya kan bagaimana pun lebih tua dari dia. Sederhananya begitu," ujar Luhut, tanpa menjelaskan detail waktu janji pertemuan itu," kata Luhut kepada wartawan di kantornya di gedung BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017). Sandiaga pun angkat bicara soal pertemuan tersebut. Dia mengaku hanya menegaskan soal keterbuka

Mengingat Janji Anies-Sandi soal DP 0 Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menjadwalkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (16/10/2017) pekan depan. Menjelang pemerintahan baru di DKI Jakarta, perlu diingat kembali sejumlah janji Anies-Sandi yang digaungkan pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Salah satu janji yang menarik perhatian sebagian besar warga adalah program down payment (DP) 0 rupiah. Program ini awalnya diluncurkan Anies-Sandi dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan laman resmi Anies-Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera keterangan jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51 persen dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Sedangkan 40 persen sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri. Tujuan program ini ad

11 Janji Anies-Sandi Ini Patut Ditagih Warga Jakarta, Apa Saja?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki banyak janji terhadap warga Jakarta. Keduanya kini segera menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI, dan masyarakat bakal menagih janjinya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Rezza Haryadi mengatakan, Anies-Sandi mesti menepati janji-janjinya. Terutama, janji yang menyangkut kepentingan warga Jakarta dan banyak berpengaruh terhadap elektabilitasnya. "Harus ditepati dong. Kalau tak ditepati ya harus bisa menjelaskan secara detail ke publik apa alasannya," kata Rezza kepada Wartakotalive.com, kemarin. Inilah daftar 11 janji Anies-Sandi yang paling berpengaruh, menyangkut banyak warga Jakarta dan layak ditagih: 1. Memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus , sehingga bisa digunakan pula oleh orang berusia 6-21 tahun yang tak sekolah, tapi memiliki keinginan mengikuti pelatihan keterampilan dan kursus.2. M